Banyak BUMN Tidak Bekerja Pada Bidangnya

06-02-2015 / KOMISI VI
 
 
Sejumlah perusahaan plat merah banyak dikritik Komisi VI DPR RI, lantaran banyak yang membangun anak perusahaan tapi tidak sesuai dengan bidang usahanya. Pembenahan menyeluruh perlu dilakukan oleh Menteri Negara BUMN kepada perusahaan-perusahaan tersebut.
 
 
Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih (dapil Bali), mengemukakan hal tersebut usai mengikuti rapat kerja dengan Menteri BUMN Rini Soemarno, Kamis malam (5/2). “Misalnya BUMN yang bukan hotel menggarap kapal. Yang bukan kapal menggarap pelabuhan. Pembenahan ekstra luar biasa harus dilakukan oleh Menteri BUMN kita, karena dari yang kita tahu sekarang ini, BUMN harus menjadi agen pembangunan,” ungkap Sumarjaya.
 
 
Untuk mengejar profit, sambung Sumarjaya, banyak BUMN membangun anak perusahaan di luar tugas usahanya. Menurut politisi Golkar itu, keuntungan BUMN secara keseluruhan sekitar Rp40 triliun. Sangat jauh bila dibandingkan dengan anggaran PMN yang totalnya mencapai Rp72,9 triliun dalam APBN-P 2015. Sementara Rp48 triliun lebih dialokasikan untuk BUMN.
 

Jadi kita harus mencari benefit dari BUMN. Mampu enggak BUMN ini mengelola dan membangun pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Inilah mindset yang perlu disadari dari keberadaan BUMN,” ucap Sumarjaya. (mh) Foto: Naefuroji/parle/hr

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...